Wilayatul Faqih – Imam Khumaini (11)

Syarat-Syarat Pemerintah

Syarat-syarat yang harus bagi pemerintah secara langsung bersumber dari tabiat –dan- pola pemerintahan Islam. Selain syarat-syarat umum, seperti akal dan tadbir, ada dua syarat asasi lagi. Yaitu:

1. Pengetahuan tentang undang-undang
2. Keadilan

Sebagaimana setelah kepergian Rasulullah Saw; yaitu ketika terjadi perselisihan mengenai orang yang seyogianya memikul tanggungjawab sebagai khalifah, tetap saja tidak ada perbedaan pandang di antara Muslimin prihal bahwa pemegang kendali khilafah harus orang yang utama. Perbedaannya hanya terjadi pada subjek.

1. Mengingat bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan undang-undang, maka pengetahuan tentang undang-undang adalah kelaziman bagi pemerintah. Sebagaimana disinyalir di dalam berbagai hadis. Bukan hanya bagi pemerintah, bahkan bagi semua orang, apa pun profesi, tugas, dan posisinya, pengetahuan seperti ini adalah keharusan. Hanya saja, pemerintah harus lebih utama dari sisi pengetahuan itu. Para imam kita berargumentasi untuk imamah mereka dengan hal ini; bahwa seorang imam harus lebih utama daripada yang lain. [1] Kritikan yang diajukan oleh para ulama Syiah kepada yang lain juga mengenai hal ini; bahwa hukum tertentu ditanyakan kepada khalifah dan dia tidak mampu menjawabnya. Berarti dia tidak layak menjadi khalifah dan imam. Dia melakukan perbuatan tertentu yang bertentangan dengan hukum Islam, berarti dia tidak layak menjadi imam. [2] Dan begitulah seterusnya.

“Pengetahuan tentang undang-undang” dan “keadilan”, menurut Muslimin, adalah syarat dan rukun asasi. Hal-hal lain tidak termasuk dan tidak darurat di dalamnya. Ambil saja sebagai contoh ilmu mengenai bagaimana malaikat, ilmu tentang Maha Pembuat Swt punya sifat-sifat apa saja, tidak ada satu pun yang termasuk di dalam persoalan imamah. Hal itu sebagaimana apabila seseorang mengetahui seluruh ilmu alam dan menyingkap semua kekuatan natural, atau menguasai musik secara baik, maka bukan berarti dia punya kelayakan untuk menjadi khalifah. Tidak pula karena hal itu maka dia mendapatkan prioritas daripada orang-orang yang mengetahui undang-undang Islam dan adil untuk memegang pemerintahan. Apa yang berhubungan dengan khilafah, diperbincangkan pada zaman Rasulullah Saw dan para imam as, serta merupakan hal yang diterima di kalangan Muslimin, adalah bahwa pemerintah dan khalifah pertama-tama harus mengetahui hukum-hukum Islam; yakni ahli undang-undang. Dan kedua harus adil; mempunyai kesempurnaan akidah dan akhlak.

Akal memang menuntut demikian. Karena pemerintahan Islam adalah pemerintahan undang-undang. Bukan kesewenangan, bukan pula pemerintahan person atas rakyat. Apabila pemerintah tidak mengetahui hal-hal konstitusional, maka dia tidak layak memerintah. Sebab, apabila dia (orang yang tidak tahu undang-undang itu) bertaklid, maka kekuasaan pemerintahan akan pecah. Dan apabila dia tidak bertaklid, maka dia tidak akan bisa menjadi pemerintah dan pelaksana undang-undang Islam.

Sudah barang tentu “Al-Fuqoha’u hukkamun ‘alas salathin” [3] (Bahwa fukaha adalah pemerintah atas para sultan.). Para sultan apabila mematuhi Islam maka mereka harus mengikuti fukaha, bertanya kepada fukaha tentang undang-undang dan hukum serta menerapkannya. Dengan demikian, pemerintah yang sesungguhnya adalah fukaha itu sendiri. Karena itu, seyogianya kedaulatan secara resmi dipegang oleh fukaha; bukan oleh orang-orang yang karena tidak tahu undang-undang maka mereka terpaksa mengikuti fukaha. Tentunya, tidak harus seluruh pemegang jabatan, penjaga perbatasan, dan pegawai kantor mengetahui semua undang-undang Islam dan merupakan fakih. Melainkan cukup mereka mengetahui undang-undang yang berhubungan dengan pekerjaan dan tugas mereka sendiri. Sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad Saw dan Amirul Mukminin Ali as juga demikian. Sumber semua urusan harus mempunyai dua keistimewaan ini; tapi para deputi, pemegang jabatan, dan petugas yang diutus ke kota-kota harus mengetahui undang-undang yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, sedangkan mengenai hal-hal lain dia hendaknya mereka bertanya kepada sumber semua urusan.

2. Pemerintah harus mempunyai kesempurnaan akidah dan akhlak serta adil. Dia tidak ternodai oleh maksiat-maksiat. Orang yang hendak menerapkan had-had Ilahi; yakni ingin menjalankan undang-undang pidana Islam, akan memegang Baitul Mal dan pemasukan serta pengeluaran negara, dan Allah Swt memberikan kendali pengelolaan hamba-hamba-Nya kepada dia, haruslah bukan pemaksiat.

قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ

(Artinya, “Dia berfirman, “tiada mendapat janji-Ku orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 124).

Allah Swt tidak memberikan kendali seperti ini kepada orang zalim. Pemerintah apabila bukan orang yang adil, maka dia tidak akan berlaku adil di dalam memberikan hak-hak Muslimin, menarik pajak dan mengelolanya secara benar, serta dalam menerapkan undang-undang pidana. Mungkin sekali dia memaksakan para pendukung dan orang-orang terdekatnya kepada masyarakat, serta menggunakan Baitul Mal Muslimin untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan birahinya.

Karena itu, teori Syiah mengenai pola pemerintahan dan prihal siapa orang yang harus memikulnya pada masa kepergian Nabi Muhammad Saw sampai zaman gaib adalah jelas. Atas dasar itu, imam harus orang yang utama dan alim tentang hukum serta undang-undang, dan orang yang adil dalam menerapkannya.[]

 

 

[1] Amirul Mukminin Ali as bersabda:

أَيُّهَا النّاسُ، إنَّ أحَقَّ النّاسِ بِهذَا الأَمْرِ أَقْواهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْهُ

(Artinya: “Wahai manusia sekalian! Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk urusan (khilafah) ini adalah orang yang paling kuat di antara kalian atasnya dan orang yang paling alim di antara kalian tentang perintah Allah Swt tentangnya.” (Nahj al-Balaghoh, khutbah ke-172; Al-Ihtijaj, jld. 1, hal. 229; Bihar al-Anwar, jld. 25, hal. 116, Kitab Al-Imamah, Bab Jami’ fi Shifat al-Imam.).

[2] Kasyf al-Murod fi Syarh Tajrid al-I’tiqod, Allamah Hilli, Maksad ke-5, Masalah ke-6.

[3] Imam Jakfar Shadiq as bersabda:

المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَي النّاسِ، وَ الْعُلَماءُ حُكّامٌ عَلَي المُلُوكِ

(Artinya: “Raja-raja itu pemerintah atas rakyat, dan ulama adalah pemerintah atas raja-raja.” (Bihar Al-Anwar, jld. 1, hal. 183, Kitab Al-Ilm, bab 1, hadis ke-92.).

(WF)

Hits: 43

Headline, Imam Khumaini, Teori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat