Wilayatul Faqih – Imam Khumaini (10)

Model Pemerintahan Islam
Perbedaannya dengan Model-Model Pemerintahan Yang Lain

Pemerintahan Islam bukanlah satu pun dari sekian model pemerintahan yang ada. Sebagai contoh, ia bukanlah pemerintahan despotik, [1] dimana pemimpin negaranya adalah despot dan sewenang-wenang, harta dan nyawa rakyat dipermainkan, diurusi, dicampuri, dan digunakan sekehendak hati; siapa pun yang dikehendakinya dia bunuh, siapa pun yang diinginkannya dia beri hadiah, siapa pun yang dimau dia kasih tanah, properti dan kekayaan bangsa dia berikan ke ini dan itu semaunya.

Rasulullah Saw dan Amirul Mukminin Ali as serta para khalifah sekali pun tidak punya wewenang seperti ini. Pemerintahan Islam bukanlah pemerintahan despotik, bukan pula pemerintahan mutlak. Melainkan pemerintahan bersyarat. [2] Tapi bukan pemerintahan konstitusionalis yang ada pada umumnya sekarang, dimana undang-undangnya tunduk kepada pendapat person demi person dan mayoritas. Bersyarat dari sisi bahwa para pemerintah di dalam pelaksanaan dan pengelolaannya terikat oleh sejumlah syarat yang telah ditentukan di dalam Al-Qur’an Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Saw. Kumpulan syarat itu adalah hukum dan undang-undang Islam yang harus dijaga dan diterapkan. Karena itu, pemerintahan Islam adalah “pemerintahan undang-undang Ilahi atas masyarakat”.

Perbedaan asasi pemerintahan Islam dengan pemerintahan-pemerintahan bersyarat yang merupakan “kerajaan” [3] dan “republik” [4] adalah terletak pada titik berikut: Bahwa di rezim-rezim ini, para wakil rakyat atau raja melakukan perundang-undangan. Sedangkan di dalam Islam, kekuasaan perundang-undangan dan wewenang pensyariatan hanyalah milik Allah Swt. Pembuat Syariat Suci Islam adalah satu-satunya kekuasaan legislatif. Tidak ada satu orang pun yang berhak membuat undang-undang. Dan tidak ada satu undang-undang pun selain hukum Pembuat Syariat yang dapat diterapkan. Karena itu, di dalam Pemerintahan Islam, sebagai ganti dari Majelis Perundan-undangan yang merupakan salah satu dari tiga kategori pejabat pemerintah terdapat Majelis Perencanaan yang membuat rencana untuk berbagai departemen dan di bawah naungan hukum Islam. Dengan rencana-rencana itu majelis menentukan kualitas pelaksanaan jasa umum di seluruh negeri.

Kumpulan undang-undang Islam yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah telah diterima oleh Muslimin dan diakui sebagai harus ditaati. Kesetujuan dan penerimaan ini memudahkan kerja pemerintahan, dan berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Sedangkan di dalam pemerintahan-pemerintahan republik dan konstitusional kerajaan, kebanyakan orang yang memperkenalkan diri mereka sebagai perwakilan mayoritas rakyat mengesahkan apa saja yang mereka kehendaki atas nama “undang-undang”, lalu mereka memaksakannya kepada rakyat.

Pemerintahan Islam adalah pemerintahan undang-undang. Di dalam model pemerintahan ini, kedaulatan hanya milik Allah Swt, dan undang-undang hanyalah firman serta hukum Allah Swt. Undang-undang Islam atau firman Allah Swt berkuasa penuh atas semua orang dan seluruh pemerintah Islam. Semua orang, mulai dari Rasulullah Saw sampai dengan khulafa beliau dan seluruh person sampai selama-lamanya harus tunduk kepada undang-undang. Yaitu undang-undang yang turun dari sisi Allah Swt dan dijelaskan dalam lisan Al-Qur’an serta Nabi Muhammad Saw. Apabila Rasulullah Saw menanggung khilafah, maka itu atas dasar perintah Allah Swt. Allah Swt yang menetapkan beliau sebagai khalifah; Kholifatulloh fil ardh (Khalifah Allah Swt di muka bumi). Bukan atas dasar pendapat pribadi beliau membentuk pemerintahan dan menjadi pemimpin Umat Islam.

Demikian pula ketika ada kemungkinan terjadi perselisihan di antara umat –mengingat bahwa mereka baru mengimani Islam dan baru berkomitmen-, maka Allah Swt melalui wahyu-Nya mengharuskan Rasulullah Saw untuk seketika itu juga di sana, di tengah padang pasir, menyampaikan urusan khilafah. [5] Dengan demikian, Rasulullah Saw berdasarkan putusan undang-undang, dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang, menentukan Hadirat Amirul Mukminin sebagai khalifah. Sama sekali bukan karena dia menantu beliau, atau karena dia telah banyak berjasa. Melainkan karena beliau Saw diperintahkan, dan tunduk pada hukum Allah Swt, serta menjalankan firman-Nya.

Ala kulli hal, pemerintahan di dalam Islam berarti tunduk pada hukum. Hanya hukum yang berkuasa atas masyarakat. Kalau pun wewenang-wewenang terbatas diberikan kepada Rasulullah Saw dan para wali, maka pemberian itu dari sisi Allah Swt. Rasulullah Saw, kapan saja beliau menjelaskan sesuatu atau menyampaikan hukum maka itu mengikuti undang-undang Ilahi. Undang-undang yang mana semua orang tanpa terkecuali harus tunduk di hadapannya dan mematuhinya. Hukum Ilahi harus diikuti baik oleh pemimpin maupun yang dipimpin. Satu-satunya hukum dan undang-undang yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat adalah hukum dan undang-undang Allah Swt. Kepatuhan terhadap Rasulullah Saw juga berdasarkan hukum Allah Swt yang berfirman, “Wa athi’ur rosul” (Dan taatilah rasul.). Kepatuhan terhadap penanggungjawab pemerintahan atau ulil amri juga berdasarkan hukum Ilahi. Dimana Allah Swt berfirman:

أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

(Artinya: “Taatilah Allah dan taatilah rasul serta ulil amri dari kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59).

Pendapat peribadi, bahkan pendapat pribadi Rasulullah Saw sama sekali tidak ikut campur dalam pemerintahan dan undang-undang Ilahi. Semua tunduk pada kehendak Ilahi.

Pemerintahan Islam juga bukan kesultanan, apalagi kerajaan dan kekaisaran. [6] Di dalam model-model pemerintahan ini, para penguasa berkuasa atas nyawa dan harta rakyat, mereka semena-mena mencampuri dan menggunakan. Islam suci dari cara dan model pemerintahan ini. Karena itu, di dalam pemerintahan Islam, berbeda dengan rezim kesultanan, kerajaan dan kekaisaran, tidak ada peninggalan istana-istana besar, bangunan-bangunan yang sedemikian rupa, pembantu dan pelayan, kantor khusus, kantor anak mahkota, dan berbagai kelaziman lain yang menghamburkan setengah atau mayoritas anggaran negara. Kalian sendiri tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Saw yang merupakan pemimpin negara Islam dan pemerintah. Setelah beliau pun, sampai sebelum periode Dinasti Umayyah, cara ini masih dijaga. Dua orang pertama masih menjaga pola hidup Nabi Muhammad Saw di dalam kehidupan pribadi dan lahiriah mereka; walau pun di dalam hal-hal lain mereka menentang, sehingga muncullah penyimpangan fatal pada periode kekuasaan Usman. [7] Penyimpangan-penyimpangan yang membuat kita menderita berbagai malapetaka sampai sekarang.

Pada masa kekuasaan Amirul Mukminin Ali as, pola pemerintahan diperbaiki kembali, cara dan metode pemerintahan beliau saleh. Beliau, walau pun berkuasa atas negara yang sangat luas –dimana Iran, Mesir, Hijaz, dan Yaman termasuk provinsinya-, tapi punya pola hidup yang mana santri miskin pun tidak sanggup untuk menjalaninya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika beliau membeli dua pakaian, salah satunya yang lebih bagus beliau berikan kepada Qanbar (pembantu beliau), satunya lagi yang lengannya kepanjangan beliau ambil, lalu beliau robek kelebihan lengannya, dan beliau gunakan pakaian yang berlengan robek itu. [8] Padahal beliau sedang memerintah negara besar yang berpopulasi dan berpenghasilan besar. Apabila pola ini dijaga dan pemerintahan dijalankan sesuai cara Islam, bukan hegemoni atas nyawa dan harta rakyat, bukan kesultanan dan kerajaan, maka tidak akan terjadi kezaliman, perampokan, penjarahan terhadap perbendaharaan publik, kebejatan, dan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Kebanyakan dari kerusakan-kerusakan ini bersumber dari badan penguasa dan keluarga penguasa yang sewenang-wenang dan cinta hawa nafsu. Para penguasalah yang membangun tempat-tempat kerusakan, membuat pusat-pusat kebejatan dan mabuk-mabukan, serta menggunakan harta wakaf untuk mendirikan sinema.

Seandainya tidak ada upacara mewah kerajaan, penghambur-hamburan, dan korupsi, niscaya anggaran negara tidak akan kekurangan sehingga tidak terpaksa tunduk di hadapan AS dan Inggris untuk berhutang atau minta bantuan.

Negara jadi butuh karena pemborosan dan korupsi. Kalau bukan karena itu, memangnya minyak kita sedikit? Memangnya kita tidak punya kekayaan alam dan tambang? Semua kita punya, tapi penghamburan, korupsi, dan permainan atas nama rakyat dan dari perbendaharaan publik inilah yang membuat negara jadi celaka. Kalau bukan karena itu, negara tidak akan butuh pergi dari sini ke AS menundukkan kepala di hadapan meja si kerdil itu (presiden AS) untuk mengatakan –sebagai contoh- tolong bantu kami!

Di sisi lain, sistem administrasi yang berlebihan dan pola birokrasi yang sarat dengan pembuatan kasus dan permainan surat-menyurat yang semua itu asing dari Islam, telah memaksakan pengeluaran terhadap anggaran negara. Dimana hal ini tidak kurang dari pengeluaran-pengeluaran haram bentuk pertama di atas. Sistem administrasi ini asing dari Islam. Formalitas yang berlebihan ini tidak membawa apa-apa bagi rakyat selain pengeluaran, kesusahan, dan penyitaan waktu. Ini bukan dari Islam. Sebagai contoh, pola yang ditentukan oleh Islam untuk menegakkan hak dan menyelesaikan pertikaian serta menjalankan had dan undang-undang adalah sangat sederhana, praktis, dan cepat. Dulu, ketika hukum acara dan persidangan Islam berlaku, kadi syari di sebuah kota menyelesaikan berbagai pertikaian hanya dengan dua atau tiga petugas pelaksana dan satu pena serta tinta. Selebihnya dia perslilahkan rakyat untuk pergi bekerja dan menajalani hidup mereka. Adapun sekarang, struktur administrasi peradilan dan formalitasnya, Tuhan yang tahu betapa banyak jumlahnya. Itu pun tidak bisa menyelesaikan apa-apa.

Inilah yang membuat negara kita jadi butuh. Dan tidak membawa pengaruh apa-apa selain kesusahan dan buang-buang waktu. (WF)

[1] Pemerintahan despotik yang dimaksud di sini adalah pemerintahan yang mana rakyat di sana tidak punya perwakilan maupun hak suara, dan mereka sepenuhnya terhalang dari saham pengelolaan terhadap urusan negara. Ketidakterbatasan kekuasaan penguasa secara undang-undang, dan adanya badan terpusat yang membasmi segala bentuk oposisi, adalah sebagian dari ciri-cirinya.

[2] Konstitusionalisme adalah rezim pemerintahan yang di sana kekuasaan pemerintahan diyakini berasal dari rakyat dan dibatasi oleh prinsip-prinsip aplikatif tertentu. Undang-undang dasar merupakan referensi dan dokumen negara paling tinggi yang mana di sana hak-hak asasi seluruh individu dan kelompok diakui. Pemerintahan bersyarat konstitusi ini ada dua bentuk utama; kerajaan atau republik. Di dalam sistem bersyarat ini, wewenang presiden lebih sedikit dibandingkan dengan wewenang raja.

[3] Kerajaan atau kesultanan adalah bentuk sistem pemerintahan yang di sana pemimpin negara disebut dengan raja atau ratu. Ciri-ciri sistem pemerintahan ini adalah suksesi berdasarkan keturunan, walau pun adakalanya dilakukan dengan cara pilihan dari pihak raja atau yang lain. Pemerintahan kerajaan ini terkadang tidak terbatas dan seluruh otoritas pemerintahan berada di tangan raja, sedangkan tiga kekuatan pemerintah bersumber dari dia. Pemerintahan yang seperti ini disebut dengan kerajaan mutlak. Terkadang, kekuasaan raja dibatasi oleh majelis perundang-undangan, dan penetapan undang-undang diserahkan kepada wakil-wakil rakyat. Pemerintahan seperti ini disebut dengan kerajaan bersyarat atau konstitusional.

[4] Republik adalah sebuah pemerintahan yang mana penguasanya dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat. Di dalam model pemerintahan ini, keturunan tidak berlaku dalam menentukan pemimpin, dan masa kepemimpinannya pun terbatas. Republik adalah rezim negara-negara yang mempunyai demokrasi parlementer. Tapi adakalanya juga digunakan untuk pemerintahan-pemerintahan diktator non kerajaan.

[5] Ini isyarat pada peristiwa Ghadir Khum yang berkenaan dengan ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

(Artinya: “Wahai Rasul! Sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan-Mu, dan jika tidak engkau laksanakan maka tidaklah engkau telah menyampaikan misimu, dan Allah menjagamu dari manusia sekalian, sesungguhnya Allah tidak menghidayahi kaum kafir.” (QS. Al-Maidah [5]: 67).

Lihat kitab: Al-Ghodir, jld. 1, hal. 214-229.

[6] Kerajaan dan kekaisaran adalah pemerintahan atas negara-negara yang luas, berpopulasi tinggi, terdiri dari bangsa-bangsa dan ras yang berbeda-beda di bawah kekuasaan satu orang penguasa.

[7] Syarh Nahj Al-Balaghoh Ibnu Abil Hadid, jld. 2, hal. 126-161; syarah khutbah 30, hal. 324-333, dan jld. 3, hal. 3-69; syarah khutbah 43, dan jilid 9, hal. 3-30; syarah khutbah 135, serta Al-Ghodir, jld. 8, hal. 97-323.

[8] Bihar Al-Anwar, jld. 40, hal. 324. (WF)

Hits: 32

Headline, Imam Khumaini, Teori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat