Wilayatul Faqih – Imam Khumaini 7

2) Hukum Pertahanan Nasional

Dari sisi lain, hukum-hukum tentang penjagaan sistem Islam dan pertahanan integritas teritorial serta kemerdekaan umat Islam menunjukkan urgensi pembentukan pemerintahan.

Sebagai contoh, hukum “Persiapkanlah bagi mereka apa yang kalian bisa berupa kekuatan dan berupa pasukan berkuda!”[1] yang memerintahkan persiapan sebanyak-banyaknya angkatan bersenjata dan pertahanan secara umum. Begitu pula perintah untuk selalu siaga dan waspada pada saat damai dan tenang.

Kapan saja Muslimin mengamalkan hukum ini, dan dengan mendirikan Pemerintahan Islam mereka melakukan persiapan secara luas, serta selalu dalam keadaan siaga penuh untuk perang, maka tidak akan ada kelompok Yahudi pun yang berani menduduki tanah air kita, merusak Masjidul Aqsha kita dan membakarnya. Namun, masyarakat tidak berdaya untuk segera bangkit dan beraksi.

Semua itu karena Muslimin tidak menegakkan hukum Allah Swt ini dan tidak mendirikan pemerintahan yang saleh serta layak. Seandainya pemerintah negara-negara Islam adalah perwakilan masyarakat yang beriman dan menjalankan hukum-hukum Islam, niscaya mereka akan mengesampingkan perselisihan-perselisihan parsial, mereka tinggalkan aksi-aksi dekonstruktif dan perpecahan, mereka bersatu dan menjadi Satu Tangan.[2] Ketika itu, kelompok Yahudi celaka yang merupakan agen AS dan Inggris serta pihak-pihak asing lainnya tidak akan mampu berbuat seperti itu. Walau pun AS dan Inggris pendukung mereka. Semua yang terjadi ini akibat ketidakbecusan orang-orang yang sekarang sedang memerintah Muslimin.

Ayat “Persiapkanlah bagi mereka apa yang kalian bisa berupa kekuatan …” memerintahkan agar sebisa mungkin kalian kuat dan siaga, sehingga musuh tidak menzalimi atau melanggar hak kalian. Selama ini kita belum bersatu, kuat, atau siap siaga. Karena itu kita diobrak-abrik oleh pihak-pihak asing dan dizalimi.

3) Hukum Penegakan Hak dan Hukum Pidana

Banyak sekali hukum seperti Diat yang harus diambil dan diberikan kepada ahlinya, begitu pula hukum Had dan Kisas yang harus dijalankan atas pengawasan pemimpin Islam. Hukum-hukum itu tidak mungkin terlaksana tanpa menegakkan organisasi pemerintahan negara. Seluruh undang-undang ini berhubungan dengan organisasi negara. Selain kekuasaan pemerintah, tidak ada yang mampu menjalankan tugas-tugas penting ini.

Keniscayaan Revolusi Politik

Sepeninggal Rasulullah Saw, musuh-musuh dan Bani Umayyah [3] –laknat Allah Swt atas mereka—tidak menghalangi berdirinya pemerintahan Islam dengan kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as. Mereka mencegah jangan sampai pemerintahan yang diridhai Allah Swt dan Rasulullah Saw terealisasi di luar. Maka itu, mereka jungkirbalikkan asas pemerintahan. Mayoritas program pemerintahan mereka bertentangan dengan program Islam.

Rezim pemerintahan, pola pengaturan dan politik Bani Umayyah serta Bani Abbas [4] bertolak belakang dengan Islam. Rezim pemerintahan berbalik total menjadi kerajaan; seperti rezim kerajaan syah Iran, imperatur Romawi, dan firaun Mesir. Pada periode-periode selanjutnya sampai sekarang pun mayoritas rezim pemerintahan masih berupa rezim non Islami.

Syariat dan akal menghukumi jangan sampai kondisi pemerintahan berlanjut seperti ini; anti Islam atau non-Islami.

Dalil-dalilnya jelas sekali:

Karena penegakan sistem politik non-Islami berarti tidak terlaksananya sistem politik Islam.

Begitu pula karena setiap sistem politik non-Islami adalah sistem yang bercampur kesyirikan. Sebab, pemimpinnya adalah Thaghut [5]. Sementara kita berkewajiban untuk menyingkirkan pengaruh kesyirikan dari masyarakat Islam dan dari kehidupan mereka.

Selain itu, karena kita berkewajiban untuk menyiapkan situasi dan kondisi sosial yang mendukung bagi pendidikan manusia-manusia mukmin dan utama. Situasi dan kondisi ini betul-betul bertentangan dengan situasi dan kondisi kedaulatan Thaghut serta kekuasaan yang tidak layak. Situasi dan kondisi sosial yang bermuara dari kedaultan Thaghut dan sistem yang bercampur dengan kesyirikan berkonsekuensi pada kerusakan yang kalian saksikan. Inilah “Kerusakan di muka bumi” yang harus disingkirkan, dan pelakunya harus dijatuhi hukuman. Inilah fasad yang diciptakan firaun dengan politiknya di negeri Mesir. “Dan sungguh dia adalah dari pelaku-pelaku fasad.” [6]

Di situasi dan kondisi sosial serta politik seperti ini, orang mukmin, bertakwa, dan adil tidak bisa hidup dan tetap dengan iman serta amal salehnya. Ada dua jalan di hadapannya: terpaksa melakukan hal-hal kesyirikan dan tidak saleh. Atau guna menghindari perbuatan-perbuatan itu dan agar tidak tunduk di bawah perintah serta undang-undang para Thaghut, dia melawan dan berjuang untuk menyingkirkan situasi dan kondisi yang rusak itu.

Kita tidak punya jalan lain kecuali menyingkirkan pemerintah-pemerintah yang rusak dan perusak, pemimpin-pemimpin yang khianat, fasid, zalim dan sewenang-wenang. Ini kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang muslim di setiap negara Islam mereka. Mereka berkewajiban untuk memenangkan revolusi politik Islam.[] (WF)

 

[1] QS. Al-Anfal [8]: 60

[2] Istilah yang diambil dari sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. Seperti, “Wa innal muslimina yadun wahidatun ‘ala man siwahum.” (Bihar Al-Anwar, jld. 28, hal. 104, Kitab al-Fitan wa al-Mihan, bab ke-3, hadis ke-3; begitu pula jld. 37, hal. 114). Artinya, “Dan sesungguhnya Muslimin adalah satu tangan atas selain mereka.”

[3] Keturunan Umayyah putra Abdu Syams putra Abdu Manaf, dari Kabilah Quraisy. Muawiyah khalifah pertama dari dinasti ini. Dia berkuasa pada tahun 41 H. Dengan terbunuhnya Marwan ke-II, dinasti ini punah pada tahun 132 H.

[4] Keturunan Abbas putra Abdul Muthalib paman Nabi Muhammad Saw. Dinasti ini mulai berkuasa pada tahun 132 H. Diawali dengan kekhalifahan Abdullah Saffah. Lalu, pada tahun 656 H berakhir dengan terbunuhnya Mustaksham.

[5] Thaghut: Setiap pelanggar dan sembahan selain Allah Swt.

[6] QS. Al-Qashash: 4.

 

e-mail: walifaqih@yahoo.com

 

Hits: 70

Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat