Wilayatul Faqih – Imam Khumaini (6)

Esensi dan Kualitas Hukum Islam

Bukti lain urgensi didirikannya pemerintahan adalah esensi dan kualitas undang-undang Islam (Hukum Syariat).
Esensi dan kualitas undang-undang ini menunjukkan target pensyariatan dan legislasinya adalah pembentukan negara dan manajemen politik, ekonomi serta budaya masyarakat.

Pertama-tama bahwa hukum syariat memuat beragam undang-undang dan aturan yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem sosial yang menyeluruh. Di dalam sistem hukum ini, segala kebutuhan manusia telah disediakan. Mulai dari pola pergaulan dengan tetangga, anak, keluarga, sanak famili, masyarakat, dan warga sekota, urusan sipil dan kehidupan rumah tangga sampai dengan undang-undang perang, damai, dan hubungan internasional. Begitu pula, mulai dari undang-undang pidana sampai dengan undang-undang perdagangan, industri dan pertanian. Untuk urusan sebelum pernikahan dan sebelum terjalinnya sperma juga ada undang-undangnya. Syariat ini memerintahkan bagaimana pernikahan mesti dilangsungkan, apa yang sebaiknya dikonsumsi ketika itu atau ketika terjalinnya sperma, apa tugas bapak dan ibu pada masa menyusui, bagaimana mendidik anak, bagaimana suami dan istri berperilaku satu dengan yang lain dan bagaimana mereka berperilaku pada anak.

Islam menyiapkan aturan dan undang-undang di semua tahapan guna membina manusia agar menjadi undang-undang yang menjelma dan bergerak, menjadi penegak undang-undang yang relawan dan otomatis.

Ketika untuk semua itu Islam punya undang-undang dan aturan, maka sudah barang tentu agama ini sangat memperhatikan masalah pemerintahan, hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga seluruh persyaratan untuk membina manusia yang beradab dan utama tersedia.

Al-Qur’an dan Sunnah menyediakan semua aturan dan undang-undang yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebahagiaan dan kesempurnaannya. Di dalam kitab Al-Kafi [1] ada pasal yang berjudul “Semua keperluan umat manusia telah dijelaskan di dalam Kitab dan Sunnah” [2]. Yang dimaksud dengan Kitab di sini adalah Al-Qur’an. Allah Swt berfirman, “Tibyanu kulli syay'”; [3] Artinya, penjelas segala sesuatu. Menurut sebagian riwayat, Imam bersumpah bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. [4] Dan hal ini sama sekali tidak diragukan.

Kedua, dengan meneliti esensi dan kualitas hukum syariat, kita akan tahu bahwa pelaksanaannya menuntut ditegakkannya pemerintahan. Tanpa mendirikan badan pelaksana dan administrasi yang besar dan luas, tugas implementasi hukum Ilahi tidak mungkin terlaksana.

Sekarang, kami sebutkan beberapa contoh. Adapun contoh-contoh lainnya silakan bapak-bapak rujuk kembali.

Contoh-Contoh Hukum Ilahi

1) Hukum Pajak

Pajak dan rencana bujet yang ditetapkan Islam menunjukkan bahwa hal itu tidak hanya untuk menutupi kebutuhan orang miskin atau sayid yang faqir. Melainkan untuk mendirikan pemerintahan dan mengadakan dana yang diperlukan untuk negara besar.

Sebagai contoh, khumus salah satu dari pendapatan besar yang dikumpulkan di Baitul Mal dan termasuk dalam daftar bujet. Menurut mazhab kita, khumus dipungut secara adil dari segala hasil pertanian, perdagangan, sumber bawah dan atas tanah. Secara umum, ditarik dari semua keuntungan dan pendapatan. Bahkan mulai dari penjual sayur di depan masjid sampai orang yang kerja perkapalan atau pertambangan. Semuanya terkena pungutan khumus. Mereka semua harus membayarkan seperlima dari sisa penghasilan, setelah dibelanjakan untuk kebutuhan yang wajar, kepada pemerintah Islam untuk dimasukkan ke kas Baitul Mal. Tentu saja pendapatan sebesar ini adalah untuk biaya pengelolaan negara Islam dan memenuhi semua kebutuhan finansialnya.

Apabila kita hitung khumus pendapatan negara-negara Islam atau seluruh dunia –seandainya termasuk Sistem Pemerintahan Islam-, sudah pasti maksud dari penetapan pajak seperti ini bukan hanya menutupi kebutuhan sayid atau ruhaniawan. Sudah pasti persoalannya lebih penting dari itu. Maksud dari penetapan pajak seperti itu adalah struktur besar pemerintahan. Sekiranya pemerintahan Islam berdiri, maka harus dikelola dengan pajak-pajak ini; yaitu khumus, zakat –tapi pungutan zakat ini tidak banyak-, jizyah, dan kharaj atau pajak tanah pertanian negara.

Memangnya kapan sayid butuh bujet seperti ini? Khumus yang didapat dari pasar Baghdad saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sayid, seluruh Hauzah Ilmiah, dan seluruh fakir miskin. Apalagi pasar Tehran, Islambul, Kairo dan pasar-pasar yang lain. Penetapan bujet sebesar itu menunjukkan bahwa hal tersebut untuk mendirikan pemerintahan dan mengatur negara. Untuk kebutuhan-kebutuhan besar publik dan jasa layanan umum; baik kesehatan, kebudayaan, pertahanan, dan pembangunan.

Hal itu lebih jelas lagi apabila kita memperhatikan tata-tertib pengumpulan, penjagaan, dan pembelanjaan yang ditentukan Islam untuk pajak-pajak tersebut. Dilarang menggunakan kas publik seenaknya. Pemimpin negara dan seluruh penanggungjawab jasa umum, dengan kata lain semua pejabat negara, tidak ada satu pun yang punya hak istimewa dibanding orang biasa dalam menggunakan pendapatan dan harta publik. Jatah mereka sama dengan orang lain.

Apakah bujet sebanyak ini akan kita tuang ke laut? Atau kita pendam di bawah tanah sampai Yang Mulia (Imam Mahdi Af) datang [5]? Atau ketika itu akan dikonsumsi oleh katakan lima puluh orang sayid? Atau sekarang, katakan kita memberikannya kepada lima ratus ribu orang sayid, terserah mau mereka apakan harta itu?! Padahal kita tahu bahwa hak para sayid dan fakir miskin hanyalah sebatas yang mereka perlukan untuk melangsungkan hidup.

Sementara itu, menurut rencana bujet Islam, masing-masing pendapatan adalah untuk pengeluaran pokok tertentu. Satu kas khusus zakat, satu kas lagi khusus sedekah dan pemberian, dan kas berikutnya khusus khumus. Sayid punya jatah dari kas yang terakhir untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Di dalam hadis disebutkan bahwa di akhir tahun, mereka harus mengembalikan sisa uang pengeluaran itu kepada pemimpin Islam. Kalau kurang, pemimpin akan membantunya. [6]

Selain itu, jizyah yang ditetapkan terhadap Ahli Dzimmah [7] dan kharaj yang dipungut dari tanah luas pertanian adalah pendapatan yang sangat besar. Ditetapkannya pajak-pajak seperti itu menunjukkan bahwa harus ada pemerintah dan pemerintahan. Adalah tugas pemerintah, menentukan pajak perkapita pendapatan mereka sesuai dengan kemampuan, atau pajak sesuai lahan pertanian dan peternakan mereka. Begitu pula memungut kharaj; yakni pajak tanah luas yang merupakan Mal Allah dan berada di tangan pemerintah Islam. Pekerjaan ini menuntut adanya struktur yang teratur, penghitungan, pembukuan, pengaturan, dan pemikiran maslahat. Tidak mungkin dilakukan secara acak-acakan. Adalah tugas pejabat pemerintahan Islam, menentukan pajak-pajak itu sesuai dengan kadar masing-masing dan berdasarkan maslahat, kemudian memungutnya, dan mengelolanya untuk kepentingan Muslimin.

Kalian perhatikan bahwa hukum-hukum pajak dan finansial Islam menunjukkan urgensi dibentuknya pemerintahan. Dan implementasinya tidak mungkin dilakukan kecuali dengan cara menegakkan struktur pemerintahan Islam.[]

[1] Al-Kafi fi Al-Hadits, lebih dikenal dengan Al-Kafi, salah satu dari Empat Buku Induk Hadis Syiah, karya Muhammad bin Yakqub Kulaini. Karya ini berisi 34 Kitab dan 326 Bab. Sedangkan jumlah hadisnya mencapai enam belas ribu hadis.
[2] Ushul Al-Akafi, jld. 1, hal. 76-80, Kitab Fadhl al-Ilm, Bab Ar-Roddu ila al-Kitab wa al-Sunnah sampai dengan Jami’u ma yahtajun nasu ilayhi illa wa qod ja’a fihi kitabun aw sunnah.
[3] Mengisyaratkan pada ayat 89 surat An-Nahl: (وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبياناً لِكُلِّ شَي‏ءٍ).
[4] Diriwayatkan dari Murazim, dari Abu Abdillah Imam Jakfar Shadiq as bersabda, “Sesungguhnya Allah Swt menurunkan penjelasan segala sesuatu di dalam Al-Qur’an, sehingga demi Allah! Allah tidak meninggalkan suatu apa pun yang dibutuhkan oleh hamba sekalian, sehingga tiada seorang hamba pun yang dapat mengatakan, ‘Seandainya hal ini diturunkan di dalam Al-Qur’an’, karena sungguh hal itu telah diturunkan oleh Allah di dalamnya.” (Ushul Al-Kafi, jld. 1, hal. 77, Kitab Fadhl al-Ilm, Bab Ar-Roddu ila Al-Kitab wa As-Sunnah, hadis pertama).
[5] Di dalam pengelolaan khumus, terutama separuhnya disebut dengan Saham Imam, terdapat perbedaan pendapat menurut fukaha Imamiyah. Sebagian berpendapat bahwa itu milik pribadi Imam Suci as, hendaknya dipendam dan dijaga di bawah tanah sampai kemunculan Yang Mulia (Imam Mahdi Af). (Al-Muqni’ah, hal. 285-286; Syarh al-Lum’ah, jld. 1, hal. 184).
[6] Diriwayatkan dari Al-Abd As-Shaleh Imam as: “Separuh khumus, untuk beliau seluruhnya. Separuh sisanya dibagi di antara Ahli Bait beliau. Satu saham untuk anak-anak yatim mereka. Satu saham untuk orang-orang miskin mereka. Satu saham untuk ibnu sabil mereka. Dibagi di antara mereka berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah sekiranya mereka kecukupan dalam setahun. Apabila ada sisa dari mereka, maka itu untuk Wali (Pemimpin Islam). Kalau tidak bisa dan masih kurang dari cukup, maka hendaknya Wali menginfakkan dari apa yang ada padanya sekadar yang membuat mereka cukup. Pengeluaran hidup mereka jadi tanggungan Wali karena apa yang sisa dari mereka adalah untuk dia.” (Ushul Al-Kafi, jld. 2, hal. 491-492, Kitab Al-Hujjah, Bab Al-Fai’ wa Al-Anfal, hadis ke-4; Al-Tahdzib, jld. 4, hal. 127, Kitab Az-Zakah, bab 36, hadis ke-5, dan hal. 281, bab 37, hadis ke-2).
[7] Ahli Dzimmah adalah orang-orang dari Ahlul Kitab yang hidup di negeri Islam dan di bawah perlindungan pemerintahan Islam dengan syarat membayar jizyah dan kharaj.

 

(WF)

e-mail: walifaqih@yahoo.com

 

Hits: 79

Imam Khumaini, Teori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat