Wilayatul Faqih – Imam Khumaini (5)

Bukti Urgensi Pendirian Pemerintahan

Pentingnya Lembaga-Lembaga Pelaksana

Kumpulan undang-undang tidak cukup untuk memperbaiki masyarakat. Untuk menjadi faktor perbaikan dan kebahagiaan manusia, undang-undang butuh kekuatan eksekutif dan pelaksana. Karena itu, Allah Swt di samping mengirim sekumpulan undang-undang; yakni hukum syariat, Dia juga menetapkan pemerintahan, badan pelaksana dan pengatur. Rasulullah Saw berada di puncak struktur eksekutif dan administrasi umat Islam. Selain menyampaikan wahyu dan menjelaskan akidah, hukum serta sistem-sistem keislaman, beliau juga gigih menerapkan hukum dan sistem-sistem keislaman sampai kemudian beliau dirikan Negara Islam. Pada zaman itu, sebagai contoh, beliau tidak mencukupkan diri hanya dengan menjelaskan hukum pidana, melainkan beliau di samping menjelaskan juga melaksanakannya; beliau potong tangan, jalankan had, dan merajam.

Setelah Rasulullah Saw, khalifah mempunyai kewajiban dan kedudukan ini. Rasulullah Saw melantik khalifah bukan hanya untuk menerangkan akidah dan hukum; melainkan juga untuk menerapkan hukum dan memberlakukan undang-undang. Tugas eksekusi hukum dan penegakan sistem-sistem keislamanlah yang membuat pelantikan khalifah jadi luar biasa penting. Sampai-sampai apabila Rasulullah Saw tidak melakukannya niscaya sama dengan beliau tidak menyampaikan risalahnya. Sama dengan beliau tidak melengkapi risalahnya. Karena sepeninggal Rasulullah Saw, Muslimin tetap butuh orang untuk memberlakukan undang-undang dan menegakkan sistem-sistem keislaman di tengah masyarakat agar kebahagiaan dunia dan akhirat mereka terjamin. Pada prinsipnya memang undang-undang dan sistem-sistem sosial meniscayakan adanya badan eksekutif. Di semua negara dunia juga demikian; undang-undang dengan sendirinya tidak akan berguna.

Legislasi dengan sendirinya tidak menjamin kebahagian manusia. Setelah penetapan undang-undang, badan pelaksana harus diadakan. Badan eksekutif inilah yang menerapkan undang-undang dan menegakkan hukum peradilan. Dengan itu ia berikan hasil yang sesungguhnya diinginkan dari undang-undang dan hukum keadilan kepada masyarakat. Karena itu, Islam sebagaimana telah membuat undang-undang, juga telah menetapkan badan pelaksananya. Wali Amr juga memikul tanggungjawab sebagai badan eksekutif.

Sunnah Nabi Muhammad Saw

Sunnah dan perjalanan Nabi Muhammad Saw, bukti urgensi mendirikan pemerintahan. Karena:

Pertama-tama, beliau sendiri mendirikan pemerintahan. Sejarah bersaksi bahwa beliau mendirikan pemerintahan, memberlakukan undang-undang, menegakkan sistem-sistem keislaman, dan mengatur masyarakat; beliau kirim wali (pejabat negara) ke berbagai penjuru, menegakkan pengadilan dan melantik qadi, mengutus duta ke luar negeri, kepala suku-kepala suku, dan ke raja-raja, membuat perjanjian dan konvensi, serta memimpin perang. Ringkas kata, beliau menjalankan hukum-hukum pemerintahan.

Kedua, dengan firman Allah Swt beliau telah melantik pemerintah sepeninggalnya . Ketika Allah Swt melantik pemerintah setelah Rasulullah Saw untuk masyarakat, itu berarti pemerintahan sepeninggal beliau juga sebuah keharusan. Dan ketika beliau dalam wasiatnya telah menyampaikan firman Ilahi tersebut, itu juga membuktikan darurat mendirikan pemerintahan.

Darurat Kelanjutan Eksekusi Hukum

Gamblang sekali bahwa darurat eksekusi hukum yang melazimkan terbentuknya pemerintahan Rasulullah Saw tidak terbatas pada masa hidup beliau saja. Sepeninggal beliau, keharusan itu masih terus berlanjut. Menurut ayat-ayat Al-Qur’an, hukum Islam tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Melainkan selama-lamanya berlaku dan harus diterapkan. [1] Hukum itu tidak turun hanya untuk zaman Nabi Muhammad Saw dan setelah itu ditinggalkan, sehingga Had dan Kisas atau undang-undang pidana Islam tidak perlu dijalankan lagi. Begitu juga undang-undang finansial dan perpajakan, tidak berlaku lagi. Demikian pula pertahanan tanah air dan Umat Islam, tidak perlu dilakukan lagi. Pernyataan bahwa hukum Islam bisa diliburkan atau terbatas pada zaman dan tempat tertentu adalah bertentangan dengan keyakinan yang darurat dan pasti dalam ajaran Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, mengingat bahwa penerapan hukum sepeninggal Nabi Muhammad Saw harus dilanjutkan sampai selama-lamanya, maka pendirian pemerintahan dan pembentukan badan eksekutif serta administratif menjadi keniscayaan yang tidak bisa diingkari. Tanpa mendirikan pemerintahan, badan eksekutif dan administratif yang membawa seluruh arus dan kegiatan masyarakat ke dalam sistem keadilan melalui penerapan undang-undang, pasti kekacauan yang terjadi. Kerusakan sosial, akidah dan moral yang muncul.

Atas dasar itu, baik menurut syariat maupun akal sehat, apa yang lazim pada masa hidup Nabi Muhammad Saw dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as; yaitu pemerintahan dan badan eksekutif serta adiministratif, juga lazim sepeninggal beliau dan pada zaman kita sekarang.

Supaya persoalannya lebih gamblang, saya ajukan pertanyaan sebagai berikut:

Sejak masa Gaib Sugra [2] sampai sekarang, seribu tahun lebih telah berlalu. Dan boleh jadi seratus ribu tahun lagi masih harus berlalu. Sementara maslahat masih menuntut agar Imam Mahdi af tidak muncul dulu. Maka dalam kurun waktu yang lama ini, apakah hukum-hukum Islam harus ditinggalkan dan tidak dijalankan, sehingga siapa pun terserah mau berbuat apa? Kacau balau. Apakah undang-undang yang selama 23 tahun Nabi Muhammad Saw berjerih payah untuk menjelaskan, menyebarkan, dan menerapkannya adalah hanya untuk masa yang terbatas? Apakah Allah Swt membatasi pelaksanaan hukum-hukum-Nya hanya dalam dua ratus tahun saja? Sedangkan setelah masa Gaib Sugra, Islam telah meninggalkan segala hal yang dimilikinya?

Pendapat seperti ini atau ekspresinya lebih buruk daripada pendapat dan ekspresi tentang pemansukhan Islam.

Tidak ada seorang pun yang berhak mengatakan bahwa sekarang tidak perlu lagi mempertahankan perbatasan dan integritas teritorial Tanah Air Islam! atau mengatakan bahwa sekarang jangan ditarik lagi uang pajak, jizyah, [3] kharaj, [4] khumus, [5] dan zakat [6]! Atau mengatakan bahwa undang-undang pidana Islam dan Diat serta Kisas sudah harus disingkirkan!

Siapa pun yang mengatakan tidak perlu mendirikan pemerintahan Islam berarti mengingkari keniscayaan pelaksanan hukum-hukum Islam, kelengkapan undang-undang Islam, dan kekekalan agama Islam.

Sunah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as
Sepeninggal Rasulullah Saw, tidak ada satu orang muslim pun yang meragukan darurat pemerintahan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kita tidak perlu pemerintahan. Kata-kata seperti itu tidak pernah terdengar dari siapa pun. Semua orang yakin pemerintahan harus didirikan. Perbedaan yang terjadi hanyalah berkisar tentang siapa orang yang mesti memegang kendali pemerintahan dan menjadi pemimpin negara. Itulah kenapa setelah Nabi Muhammad Saw meninggal, pemerintahan tetap didirikan, baik pada masa khulafa maupun era kepemimpin Amirul Mukminin Ali as. Organisasi negara terus ada, dan eksekusi hukum serta administrasi negara tetap berlangsung. (WF)

 

[1] Lihat: QS. Ibrahim [14]: 52, Yunus [10]: 2, Al-Hajj [22], Al-Ahzab [33]: 40, Yasin [36]: 70.

[2] Imam Keduabelas Syiah, Al-Hujjah bin Hasan menghilang dari penglihatan pada tahun 260 H. Sejak itu sampai tahun 329 H, Muslimin Syiah menghubungi beliau melalui empat naib. Yaitu Usman bin Said, Muhammad bin Usman, Husain bin Ruh, dan Ali bin Muhammad. Masa inilah yang disebut dengan masa Gaib Sugra. Setelah itu, masa Gaib Kubra beliau dimulai dan masih berlanjut sampai sekarang.

[3] Jizyah: uang yang dibayarkan oleh Ahli Kitab kepada Pemerintahan Islam sebagai imbalan dari perlindungan terhadap nyawa, harta dan kehormatan mereka.

[4] Kharaj: Uang pajak yang ditetapkan oleh Pemerintahan Islam terhadap tanah-tanah yang ditaklukkan oleh Muslimin. Tanah-tanah itu kadang disebut dengan Al-Arodhi Al-Khorojiyah.

[5] Khumus: Salah satu hak yang wajib dibayarkan menurut Islam. Adapun hal-hal yang harus dikeluarkan khumusnya setelah memenuhi syarat adalah tujuh hal sebagai berikut:

  1. Ganimah hasil perang melawan Kafir Harbi.
  2. Tambang.
  3. Harta karun. Maksudnya, harta yang dipendam di bawah tanah.
  4. Barang-barang berharga di dalam laut, seperti mutiara dan coral yang didapat dengan cara menyelam.
  5. Harta halal yang bercampur dengan haram sekiranya tidak bisa dipisahkan lagi dan kadar serta pemiliknya tidak diketahui.
  6. Tanah yang dibeli oleh orang kafir dzimmi dari orang muslim.
  7. Sesuatu yang tersisa dari pengeluaran tahunan seseorang.

[6] Zakat: Pajak Pemerintahan Islam yang diambil dari sembilan hal setelah memenuhi syarat. Sembilan hal itu adalah adalah: unta, sapi, kambing, emas, perak, gandum, juw atau jelai, kurma, dan kismis.

Ada juga zakat lain yang dikenal dengan Zakat Fitrah. Zakat ini harus dibayarkan pada Malam Idul Fitri atau pagi hari sebelum Shalat Id. Kadar yang harus dibayarkan ada tiga kilo gram bahan pokok yang biasa dikonsumsi seseorang atau seharga itu. (WF)

Hits: 82

Imam Khumaini, Teori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat